1. Jelaskan
perbandingan cyberlaw, computer act Malaysia, council of Europe convention on
cyber crime
2. Jelaskan
ruang lingkup UU no. 19 tentang hak cipta dan prosedur pendaftaran HAKI
3. Jelaskan
tentang UU no. 36 tentang telekomunikasi dan keterbatasan UU telekomuikasi
dalam mengatur penggunaan teknologi informasi
4. Jelaskan
pokok-pokok pikiran dan implikasi pemberlakuan UU ITE tentang informasi dan
transaksi elektronik (ITE) peraturan lain yang terkait (peraturan Bank
Indonesia tentang internet banking)
Berikut Ini
Jawaban dari soal diatas:
1.
Cyber
Law Di Indonesia Indonesia telah resmi mempunyai undang-undang untuk
mengatur orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam dunia maya. Cyber
Law-nya Indonesia yaitu undang–undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Di berlakukannya undang-undang ini, membuat
oknum-oknum nakal ketakutan karena denda yang diberikan apabila melanggar tidak
sedikit kira-kira 1 miliar rupiah karena melanggar pasal 27 ayat 1 tentang
muatan yang melanggar kesusilaan. sebenarnya UU ITE (Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik) tidak hanya membahas situs porno atau masalah
asusila. Total ada 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana
aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya. Sebagian
orang menolak adanya undang-undang ini, tapi tidak sedikit yang mendukung
undang-undang ini.
Computer
crime act (malaysia) Computer Crime Act merupakan undang-undang yang
dibuat untuk pelanggaran berkaitan dengan penyalahgunaan komputer. Computer
Crime Act (Akta Kejahatan Komputer) yang dikeluarkan oleh Malaysia adalah
peraturan Undang-Undang (UU) TI yang sudah dimiliki dan dikeluarkan negara
Jiran Malaysia sejak tahun 1997 bersamaan dengan dikeluarkannya Digital
Signature Act 1997 (Akta Tandatangan Digital), serta Communication and
Multimedia Act 1998 (Akta Komunikasi dan Multimedia). The Computer Crime
Act itu sendiri mencakup mengenai kejahatan yang dilakukan melalui komputer,
karena cybercrime yang dimaksud di negara Malaysia tidak hanya mencakup segala
aspek kejahatan/pelanggaran yang berhubungan dengan internet. Akses secara tak
terotorisasi pada material komputer, adalah termasuk cybercrime.Jadi apabila
kita menggunakan computer orang lain tanpa izin dari pemiliknya maka termasuk
didalam cybercrime walaupun tidak terhubung dengan internet.
Council
of Europe Convention on Cybercrime Merupakan Organisasi yang bertujuan
untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia Internasional. Organisasi
ini dapat memantau semua pelanggaran yang ada di seluruh dunia.
Jadi menurut saya hubungan antara ketiga kejahatan dalam dunia maya tersebut saling berhubungan dan berguna untuk menangkap kejahatan dalam dunia maya. Jika di Indonesia ada Cyber Law untuk menangkap kejahatan di dunia maya di wilayah Indonesia, begitupun Computer Crime act yang mengatur di Malaysia dan Council of Europe Convention on Cybercrime yang mengatur kejahatan di daerah eropa.
Jadi menurut saya hubungan antara ketiga kejahatan dalam dunia maya tersebut saling berhubungan dan berguna untuk menangkap kejahatan dalam dunia maya. Jika di Indonesia ada Cyber Law untuk menangkap kejahatan di dunia maya di wilayah Indonesia, begitupun Computer Crime act yang mengatur di Malaysia dan Council of Europe Convention on Cybercrime yang mengatur kejahatan di daerah eropa.
2.
UU
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang
mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang
dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau
konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan
melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya
semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu
ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut.
Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta ©.
Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk
mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat
mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
Pemegang
Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima
hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari
pihak yang menerima hak tersebut.
PERSYARATAN
PERMOHONAN HAK CIPTA
1. Mengisi
formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga (formulir dapat diminta secara
cuma-cuma pada Kantor Wilayah), lembar pertama dari formulir tersebut
ditandatangani di atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah).
2. Surat permohonan pendaftaran
ciptaan mencantumkan:
• Nama,
kewarganegaraan dan alamat pencipta.
• Nama,
kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; nama, kewarganegaraan dan alamat
kuasa; jenis dan judul ciptaan.
• Tanggal
dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.
• Uraian
ciptaan rangkap 4;
3. Surat permohonan pendaftaran
ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
4. Melampirkan
bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotocopy KTP atau
paspor.
5. Apabila pemohon badan hukum, maka
pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan
hukum tersebut.
6. Melampirkan surat kuasa, bilamana
permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan
kuasa tersebut.
7. Apabila permohonan tidak bertempat
tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran
ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam
wilayah RI.
8. Apabila permohonan pendaftaran
ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka
nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat
pemohon.
9. Apabila ciptaan
tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.
10. Melampirkan contoh ciptaan yang
dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.
11. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaanRp.200.000, khusus untuk
permohonan pendaftaran ciptaan program komputer sebesar Rp.300.000.
3.
Undang-Undang
No. 36 Tahun 1999 yang brisikan azas dan tujuan telekomunikasi,
penyelenggaraan telekomunikasi, penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan
pidana. Namun kita perlu mengetahui juga adakah keterbatasan UU
telekomunikasi tersebut dalam mengatur penggunaan teknologi informasi.
Kemudian Dalam UU No.36/1999 Pasal 3, disebutkan bahwa “Telekomunikasi
diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa,
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,
mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan
hubungan antar bangsa”. Dan selain itu ada juga Selain itu dalam UU
No.36/1999 Pasal 26 tersebut juga disebutkan bahwa "Setiap
penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa
telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang
diambil dari presentase pendapatan". Mengenai susunan dan besaran tarif
penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang dimaksud dalam UU 36/1999
ditetapkan berdasarkan formula yang diatur dalam PP No.52/2000 dan PERMEN
KOMINFO No. 12/2006 sebagai peraturan pelaksana UU tersebut.
4.
Hukum
lahir menyertai perkembangan masyarakat untuk menjamin adanya ketentraman hidup
bermasyarakat. Demikian halnya dengan hukum perdangangan internasional yang
berbasis teknologi informasi, setiap transaksi elektronik perlu diatur dalam
suatu peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU Informasi dan Transaksi
Elektronik Np. 11 tahun 2008.
Pokok
pikiran dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdapat dalam pasal
– pasal di bawah ini :
-
Pasal 8 Pengakuan Informasi Elektronik
-Pasal
9 Bentuk Tertulis
-
Pasal 10 Tanda tangan
-
Pasal 11 Bentuk Asli & Salinan
-
Pasal 12 Catatan Elektronik
-
Pasal 13 Pernyataan dan Pengumuman Elektronik
TRANSAKSI
ELEKTRONIK terdapat dalam Pasal-pasal berikut ini :
-
Pasal 14 Pembentukan Kontrak
-
Pasal 15 Pengiriman dan Penerimaan Pesan
-
Pasal 16 Syarat Transaksi
-
Pasal 17 Kesalahan Transkasi
-
Pasal 18 Pengakuan Penerimaan
-
Pasal 19 Waktu dan lokasi pengiriman dan penerimaan pesan
-
Pasal 20 Notarisasi, Pengakuan dan Pemeriksaan
-
Pasal 21 Catatan Yang Dapat Dipindahtangankan
Implikasi
Pemberlakuan RUU ITE
Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai perlindungan hukum
atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi
maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUITE ini juga diatur berbagai ancaman
hukuman bagi kejahatan melalui internet. UUITE mengakomodir kebutuhan para
pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan
kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital
sebagai bukti yang sah di pengadilan. Penyusunan materi UUITE tidak terlepas
dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad
dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan
Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim
Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah
akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan Tim
UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Transaksi Elektronik. Kedua naskah
akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh Tim yang
dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah), sehingga namanya
menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan
oleh DPR.
Ada
pun dibawah ini referensi saya untuk menjawab pertanyaan di atas:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar