Etika dan Profesionalisme Tugas 3

-. Modal.

Modal merupakan sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga / keahlian.

-. Target pasar

Suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan agar mau membeli produk yang dipasarkan. Untuk menetapkan target pasar, perusahaan harus menilai secara hati-hati segmen mana yang akan dimasuki dan beberapa ukuran segmennya.

-. Diferensiasi

Pembedaan suatu produk dalam suatu perusahaan, agar pihak konsumen dapat memilih produk yang mana, yang mereka inginkan.

-. Hiring

Serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.

-. Kontrak kerja

Suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja di hari pertama anda bekerja.

-. Proses pengadaan 

Merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

-. Kontrak bisnis

Merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis. Dalam suatu Kontrak bisnis, ikatan kesepakatan di tuangkan dalam dalam suatu perjanjian yang bentuknya tertulis. Hal ini untuk kepentingan kelak, jika dikemudian hari terjadi sengketa berkenaan dengan kontrak itu sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut sebagai salah satu alat bukti.

-. Pakta integritas.

pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Model pengembangan standar profesi dari bidang yang diminati

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineer) merupakan asosiasi professional terbesar di dunia yang didedikasikan atau dibuat untuk memajukan inovasi teknologi dan kesempurnaan untuk kepentingan kemanusiaan. IEEE adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa (engineering), yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Sebelumnya IEEE bergerak dalam bidang elektroteknika, dan merupakan kependekan dari Institute of Electrical and Electronics Engineer. Namun, meluasnya dan saling berkaitnya bidang-bidang ilmu yang menjadi minat pengembangan IEEE membuat organisasi ini memposisikan diri untuk bergerak dalam teknologi-teknologi lain yang terkait, dan saat ini disebut IEEE saja. Tujuan inti IEEE adalah mendorong inovasi teknologi dan kesempurnaan untuk kepentingan kemanusiaan. Visi IEEE adalah akan menjadi penting untuk masyarakat teknis global dan professional teknis dimana-mana dan dikenal secara universal untuk kontribusi teknologi dan teknis yang professional dalam meningkatkan kondisi perkembangan global.

Adapun profesi dari bidang IT yang saya minati adalah Sistem Analis. Sistem Analis merupakan seseorang yang bertugas menganalisa suatu sistem yang akan diimplementasikan atau diterapkan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan.

3. Sertifikasi memiiki pengertian yaitu independen, obyektif, dan tugas yang regular bagi kepentingan profesional dalam satu atau lebih area di teknologi informasi. Sertifikasi TI menunjukkan para Professional Teknologi Informasi memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dapat dibuktikan. Sertifikasi TI memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan,khususnya dalam pasar global karena kemampuan dan pengetahuan Profesional Teknologi Informasi dan Telekomunikasi telah diuji dan didokumentasikan. Salah satu sertifikasi pada tingkat internasional yaitu ORACLE.

Sumber :

http://www.wikiapbn.org/pakta-integritas/

https://h3r1y4d1.wordpress.com/2011/10/29/peranan-kontrak-dalam-hukum-bisnis/

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadaan

http://gunarboy.blogspot.co.id/2014/07/pengertian-kontrak-kerja-dan-perbedaan.html

http://www.insanperforma.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143%3Arekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen-&catid=38%3Anews&lang

http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-diferensiasi-produk-menurut.html

http://waktumbaca.blogspot.co.id/2014/11/menyusun-rencana-pencapaian-target.html

http://www.akuntt.com/2012/06/pengertian-modal-dan-penjelasanya.html

http://denyhad.blogspot.co.id/2016/06/model-pengembangan-standar-profesi.html

Tugas 2 Etika & Profesionalisme TSI

1. Jelaskan perbandingan cyberlaw, computer act Malaysia, council of Europe convention on cyber crime

2. Jelaskan ruang lingkup UU no. 19 tentang hak cipta dan prosedur pendaftaran HAKI

3. Jelaskan tentang UU no. 36 tentang telekomunikasi dan keterbatasan UU telekomuikasi dalam mengatur penggunaan teknologi informasi

4. Jelaskan pokok-pokok pikiran dan implikasi pemberlakuan UU ITE tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) peraturan lain yang terkait (peraturan Bank Indonesia tentang internet banking)

Berikut Ini Jawaban dari soal diatas:

1.      Cyber Law Di Indonesia  Indonesia telah resmi mempunyai undang-undang untuk mengatur orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam dunia maya. Cyber Law-nya Indonesia yaitu undang–undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di berlakukannya undang-undang ini, membuat oknum-oknum nakal ketakutan karena denda yang diberikan apabila melanggar tidak sedikit kira-kira 1 miliar rupiah karena melanggar pasal 27 ayat 1 tentang muatan yang melanggar kesusilaan. sebenarnya UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak hanya membahas situs porno atau masalah asusila. Total ada 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya. Sebagian orang menolak adanya undang-undang ini, tapi tidak sedikit yang mendukung undang-undang ini. 

    Computer crime act (malaysia) Computer Crime Act merupakan undang-undang yang dibuat untuk pelanggaran berkaitan dengan penyalahgunaan komputer. Computer Crime Act (Akta Kejahatan Komputer) yang dikeluarkan oleh Malaysia adalah peraturan Undang-Undang (UU) TI yang sudah dimiliki dan dikeluarkan negara Jiran Malaysia sejak tahun 1997 bersamaan dengan dikeluarkannya Digital Signature Act 1997 (Akta Tandatangan Digital), serta Communication and Multimedia Act 1998 (Akta Komunikasi dan Multimedia). The Computer Crime Act itu sendiri mencakup mengenai kejahatan yang dilakukan melalui komputer, karena cybercrime yang dimaksud di negara Malaysia tidak hanya mencakup segala aspek kejahatan/pelanggaran yang berhubungan dengan internet. Akses secara tak terotorisasi pada material komputer, adalah termasuk cybercrime.Jadi apabila kita menggunakan computer orang lain tanpa izin dari pemiliknya maka termasuk didalam cybercrime walaupun tidak terhubung dengan internet. 

   Council of Europe Convention on Cybercrime  Merupakan Organisasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia Internasional. Organisasi ini dapat memantau semua pelanggaran yang ada di seluruh dunia. 

    Jadi menurut saya hubungan antara ketiga kejahatan dalam dunia maya tersebut saling berhubungan dan berguna untuk menangkap kejahatan dalam dunia maya. Jika di Indonesia ada Cyber Law untuk menangkap kejahatan di dunia maya di wilayah Indonesia, begitupun Computer Crime act yang mengatur di Malaysia dan Council of Europe Convention on Cybercrime yang mengatur kejahatan di daerah eropa.

2.      UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta ©. Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

PERSYARATAN PERMOHONAN HAK CIPTA

1.      Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga (formulir dapat diminta secara cuma-cuma pada Kantor Wilayah), lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah).

    2.      Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:

•       Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.

•       Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan.

•       Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.

•       Uraian ciptaan rangkap 4;

    3.      Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.

   4.      Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotocopy KTP atau paspor.

   5.      Apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.

   6.      Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.

   7.      Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.

   8.      Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.

   9.    Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.

   10. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.

   11. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaanRp.200.000, khusus untuk permohonan pendaftaran ciptaan program komputer sebesar Rp.300.000.

3.      Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 yang brisikan azas dan tujuan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi, penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana. Namun kita perlu mengetahui juga adakah keterbatasan UU telekomunikasi tersebut dalam mengatur penggunaan teknologi informasi. Kemudian  Dalam UU No.36/1999 Pasal 3, disebutkan bahwa “Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa”. Dan selain itu ada juga Selain itu dalam UU No.36/1999 Pasal 26 tersebut juga disebutkan bahwa "Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari presentase pendapatan". Mengenai susunan dan besaran tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang dimaksud dalam UU 36/1999 ditetapkan berdasarkan formula yang diatur dalam PP No.52/2000 dan PERMEN KOMINFO No. 12/2006 sebagai peraturan pelaksana UU tersebut.

4.  Hukum lahir menyertai perkembangan masyarakat untuk menjamin adanya ketentraman hidup bermasyarakat. Demikian halnya dengan hukum perdangangan internasional yang berbasis teknologi informasi, setiap transaksi elektronik perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik Np. 11 tahun 2008.

Pokok pikiran dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdapat dalam pasal – pasal di bawah ini :

- Pasal 8 Pengakuan Informasi Elektronik

-Pasal 9 Bentuk Tertulis

- Pasal 10 Tanda tangan

- Pasal 11 Bentuk Asli & Salinan

- Pasal 12 Catatan Elektronik

- Pasal 13 Pernyataan dan Pengumuman Elektronik

TRANSAKSI ELEKTRONIK terdapat dalam Pasal-pasal berikut ini :

- Pasal 14 Pembentukan Kontrak

- Pasal 15 Pengiriman dan Penerimaan Pesan

- Pasal 16 Syarat Transaksi

- Pasal 17 Kesalahan Transkasi

- Pasal 18 Pengakuan Penerimaan

- Pasal 19 Waktu dan lokasi pengiriman dan penerimaan pesan

- Pasal 20 Notarisasi, Pengakuan dan Pemeriksaan

- Pasal 21 Catatan Yang Dapat Dipindahtangankan

Implikasi Pemberlakuan RUU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UUITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Penyusunan materi UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan Tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Transaksi Elektronik. Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh Tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.

Ada pun dibawah ini referensi saya untuk menjawab pertanyaan di atas:

http://rizqyjayaart.blogspot.co.id/2012/11/peraturan-dan-regulasi-cyberlaw.html

http://sisyfasyfa4.blogspot.co.id/2014/04/ruang-lingkup-uu-tentang-hak-cipta.html

http://wikerestu.blogspot.co.id/2013/04/uu-no-36-tentang-telekomunikasi-dalam.html

https://tirzarest.wordpress.com/2014/04/21/pokok-pikiran-ruu-ite-dan-implikasinya/

http://azhafizfebrian.blogspot.co.id/2014_04_01_archive.html

Tugas 2 Etika & Profesionalisme TSI

1. Jelaskan perbandingan cyberlaw, computer act Malaysia, council of Europe convention on cyber crime

2. Jelaskan ruang lingkup UU no. 19 tentang hak cipta dan prosedur pendaftaran HAKI

3. Jelaskan tentang UU no. 36 tentang telekomunikasi dan keterbatasan UU telekomuikasi dalam mengatur penggunaan teknologi informasi

4. Jelaskan pokok-pokok pikiran dan implikasi pemberlakuan UU ITE tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) peraturan lain yang terkait (peraturan Bank Indonesia tentang internet banking)

Berikut Ini Jawaban dari soal diatas:

1.      Cyber Law Di Indonesia  Indonesia telah resmi mempunyai undang-undang untuk mengatur orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam dunia maya. Cyber Law-nya Indonesia yaitu undang–undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di berlakukannya undang-undang ini, membuat oknum-oknum nakal ketakutan karena denda yang diberikan apabila melanggar tidak sedikit kira-kira 1 miliar rupiah karena melanggar pasal 27 ayat 1 tentang muatan yang melanggar kesusilaan. sebenarnya UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak hanya membahas situs porno atau masalah asusila. Total ada 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya. Sebagian orang menolak adanya undang-undang ini, tapi tidak sedikit yang mendukung undang-undang ini. 

Computer crime act (malaysia) Computer Crime Act merupakan undang-undang yang dibuat untuk pelanggaran berkaitan dengan penyalahgunaan komputer. Computer Crime Act (Akta Kejahatan Komputer) yang dikeluarkan oleh Malaysia adalah peraturan Undang-Undang (UU) TI yang sudah dimiliki dan dikeluarkan negara Jiran Malaysia sejak tahun 1997 bersamaan dengan dikeluarkannya Digital Signature Act 1997 (Akta Tandatangan Digital), serta Communication and Multimedia Act 1998 (Akta Komunikasi dan Multimedia). The Computer Crime Act itu sendiri mencakup mengenai kejahatan yang dilakukan melalui komputer, karena cybercrime yang dimaksud di negara Malaysia tidak hanya mencakup segala aspek kejahatan/pelanggaran yang berhubungan dengan internet. Akses secara tak terotorisasi pada material komputer, adalah termasuk cybercrime.Jadi apabila kita menggunakan computer orang lain tanpa izin dari pemiliknya maka termasuk didalam cybercrime walaupun tidak terhubung dengan internet. 

Council of Europe Convention on Cybercrime  Merupakan Organisasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia Internasional. Organisasi ini dapat memantau semua pelanggaran yang ada di seluruh dunia.
Jadi menurut saya hubungan antara ketiga kejahatan dalam dunia maya tersebut saling berhubungan dan berguna untuk menangkap kejahatan dalam dunia maya. Jika di Indonesia ada Cyber Law untuk menangkap kejahatan di dunia maya di wilayah Indonesia, begitupun Computer Crime act yang mengatur di Malaysia dan Council of Europe Convention on Cybercrime yang mengatur kejahatan di daerah eropa.

2.      UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta ©. Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

PERSYARATAN PERMOHONAN HAK CIPTA

1.      Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga (formulir dapat diminta secara cuma-cuma pada Kantor Wilayah), lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah).

    2.      Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:

•       Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.

•       Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan.

•       Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.

•       Uraian ciptaan rangkap 4;

    3.      Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.

   4.      Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotocopy KTP atau paspor.

   5.      Apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.

   6.      Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.

   7.      Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.

   8.      Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.

   9.    Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.

   10. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.

   11. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaanRp.200.000, khusus untuk permohonan pendaftaran ciptaan program komputer sebesar Rp.300.000.

3.      Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 yang brisikan azas dan tujuan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi, penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana. Namun kita perlu mengetahui juga adakah keterbatasan UU telekomunikasi tersebut dalam mengatur penggunaan teknologi informasi. Kemudian  Dalam UU No.36/1999 Pasal 3, disebutkan bahwa “Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa”. Dan selain itu ada juga Selain itu dalam UU No.36/1999 Pasal 26 tersebut juga disebutkan bahwa "Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari presentase pendapatan". Mengenai susunan dan besaran tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang dimaksud dalam UU 36/1999 ditetapkan berdasarkan formula yang diatur dalam PP No.52/2000 dan PERMEN KOMINFO No. 12/2006 sebagai peraturan pelaksana UU tersebut.

4.      Hukum lahir menyertai perkembangan masyarakat untuk menjamin adanya ketentraman hidup bermasyarakat. Demikian halnya dengan hukum perdangangan internasional yang berbasis teknologi informasi, setiap transaksi elektronik perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik Np. 11 tahun 2008.

Pokok pikiran dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdapat dalam pasal – pasal di bawah ini :

- Pasal 8 Pengakuan Informasi Elektronik

-Pasal 9 Bentuk Tertulis

- Pasal 10 Tanda tangan

- Pasal 11 Bentuk Asli & Salinan

- Pasal 12 Catatan Elektronik

- Pasal 13 Pernyataan dan Pengumuman Elektronik

TRANSAKSI ELEKTRONIK terdapat dalam Pasal-pasal berikut ini :

- Pasal 14 Pembentukan Kontrak

- Pasal 15 Pengiriman dan Penerimaan Pesan

- Pasal 16 Syarat Transaksi

- Pasal 17 Kesalahan Transkasi

- Pasal 18 Pengakuan Penerimaan

- Pasal 19 Waktu dan lokasi pengiriman dan penerimaan pesan

- Pasal 20 Notarisasi, Pengakuan dan Pemeriksaan

- Pasal 21 Catatan Yang Dapat Dipindahtangankan

Implikasi Pemberlakuan RUU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UUITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Penyusunan materi UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan Tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Transaksi Elektronik. Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh Tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.

Ada pun dibawah ini referensi saya untuk menjawab pertanyaan di atas:

http://rizqyjayaart.blogspot.co.id/2012/11/peraturan-dan-regulasi-cyberlaw.html

http://sisyfasyfa4.blogspot.co.id/2014/04/ruang-lingkup-uu-tentang-hak-cipta.html

http://wikerestu.blogspot.co.id/2013/04/uu-no-36-tentang-telekomunikasi-dalam.html

https://tirzarest.wordpress.com/2014/04/21/pokok-pikiran-ruu-ite-dan-implikasinya/

http://azhafizfebrian.blogspot.co.id/2014_04_01_archive.html

Tugas 1 Etika & Profesionalisme TSI

1. Pengertian Etika, Profesionalisme & ciri khas seorang Profesional

2. Kode etik profesionalisme

3. Ancaman dalam cyber crime & cyber war

4. IT Forensik & Toolsnya

5. Jelaskan cita-cita kalian di bidang IT & alasannya

Jawab.

1.    Menurut bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata ethikos yang berarti “timbul dari kebiasaan”. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.

Profesionalisme (profésionalisme) ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Ciri – Ciri Profesionalisme:

1.       Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. 

2.       Meningkatkan dan memelihara imej profesion.

3.       Keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan meperbaiki kualiti pengetahuan dan keterampiannya.

4.       Mengejar kualiti dan cita-cita dalam profesion. 

2.   Kode etik profesinalisme adalah patokan seorang profesional dalam menjaga etika profesi yang dimilikinya. Kode etik sendiri memiliki fungsi sebagai control untuk seseorang atas profesinya dan menjaga suatu hubungan etika antar sesama profesi.

3.      Cybercrime menurut European Commission secara definisi “criminal offences commited by means of electronic communication networks and information system or againts such networks and systems”, yang digolongkan sebagai aksi Cybermafia jika kelompok penjahat dunia maya tersebut terorganisir. Kegiatan kriminalitas siber kelas dunia salah satunya seperti yang terjadi ditahun 2001 ketika 150 expert internet users melakukan rapat di Eropa bagian Timur tepatnya Ukraina untuk membentuk suatu organisasi kriminal ‘CarderPlanet’ dibawah pimpinan Dmitry Glubov sebagai ‘the Godfather’ dengan pemahaman dasar bahwa internet mampu menciptakan kesempatan money laundry dan profit making. Kelompok yang tergolong mafiacyber ini mengorganisir pencurian data kartu kredit lalu menjualnya melalui aksinya yang dikenal dengan ‘trafficking banking data.

Cyberwarfare atau Perang Cyber adalah aksi-aksi dunia maya yang melibatkan penggunaan teknik hacking komputer didasari oleh kepentingan-kepentingan Pemerintah suatu negara untuk tujuan-tujuan politik (ekonomi-sosial, dll) melalui aksi-aksi spionase atau sabotase sampai otoritas ‘system remote’ terhadap komputer target, yang dapat merugikan dan menimbulkan kerusakan yang signifikan.

4.   IT Forensik merupakan Ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya menurut metode yang digunakan (misalnya metode sebab-akibat), di mana IT Forensik bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sistem informasi.Fakta-fakta tersebut setelah di verifikasi akan menjadi bukti-bukti yang akan di gunakan dalam proses hukum, selain itu juga memerlukan keahlian dibidang IT (termasuk diantaranya hacking) dan alat bantu (tools) baik hardware maupun software.

Berikut contoh Software tools forensik, yaitu :

·         Viewers .

·         Erase/Unerase tools: Diskscrub/Norton utilities).

·         Hash utility (MD5, SHA1).

·         Text search utilities .

·         Drive imaging utilities (Ghost, Snapback, Safeback,…).

·         Forensic toolkits. Unix/Linux: TCT The Coroners Toolkit/ForensiX dan Windows: Forensic Toolkit.

·         Disk editors (Winhex,…).

·         Forensic acquisition tools (DriveSpy, EnCase, Safeback, SnapCopy,…).

·         Write-blocking tools .

5.     Cita-cita saya berada di bidang IT adalah ingin membangun bisnis dengan internet atau media media sosial, agar bisnis saya lebih bisa di kenal oleh banyak kalangan, karna dengan internet membangun bisnis bisa lebih mudah dikembangkan.

Referensi dari artikel diatas dari No 1-4 sebagai berikut :

http://totslatos.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-etika-pengertian-profesi.html

http://gapaymig.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-profesionalisme-ciri-ciri.html

http://www.binushacker.net/hakctivism-cybercrime-cyberterrorism-cyberwarfare.html

http://lysnov.blogspot.co.id/2010/05/definisi-dan-tools-it-forensik.html

Tugas Top Down Test

TOP DOWN TEST

Soal:

Integration Testing

1. Top-down test

2. Bottom-up test

3. Regression test

Kapan dan contoh integration testing dilakukan top-down test?

Jawab.

Top-down test dimulai dengan modul atau komponen teratas terlebih dahulu yang akan dibuat coding, di uji cobakan, dan diintegrasikan sebelum modul atau komponen bawah. Proses integrasi dilakukan termasuk kritikal modul dilakukan pertama dan modul yang belum siap bisa diabaikan dahulu.

Contoh: Pengetesan terhadap aplikasi Financial Service yang mempunyai beberapa komponen control atau sebuah interface untuk menghubungkan dari proses umum kepada proses yang lebih spesifik. Proses yang dilakukan terlebih dahulu sesuai skema gambar yang ada dibawah. Dimulai dari Testing Financial Service, Testing Transaction, Testing Account, sampai Testing ke modul terbawah. Sehingga jika ada salah satu komponen yang bertugas untuk meneruskan proses selanjutnya mengalami kegagalam maka evaluasi akan diberikan terhadap kerusakan yang ada.

Tugas Bottom up Testing

Bottom Up Testing

Soal:

Integration Testing

1. Top-down test

2. Bottom-up test

3. Regression test

Kapan dan berikan contoh melakukan Bottom-up Test ?

Jawab:

Pengertian :

1. Integrasi Top Down adalah sebuah pendekatan untuk pengujian terpadu dimana komponen tingkat terendah diuji terlebih dahulu,kemudian digunakan untuk memfasilitasi pengujian komponen tingkat yang lebih tinggi. Proses ini diulang sampai komponen di bagian atas hirarki diuji.

2. Integrasi Bottom Up adalah sebuah pendekatan untuk pengujian terpadu dimana komponen tingkat terendah diuji terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk memfasilitasi pengujian komponen tingkat yang lebih tinggi. Proses ini diulang sampai komponen di bagian atas hirarki diuji.

3. Pengujian Regresi adalah menjalankan kembali beberapa subset pengujian yang telah dilakukan untuk meyakinkan bahwa perubahan punya efek samping yang diharapkan.

Integrasi Bottom-Up

   Modul pada level terbawah diintegrasi pertama, kemudian dengan menggerakkan keatas melalui struktur kontrol atau bisa dibilang bottom-up test ini dilakukan setelah semua program telah jadi/dibuat terlebih dahulu barulah dilakukan test untung mengujinya.

Contohnya :

Bila kita melakukan pembuatan sebuah program misalnya membuat sebuah website dari awal Planning ,Control ,Design ,Coding ,Testing ,Operation and maintenance belum kita lakukan testing setelah programnya selesai atau ada barulah kita lakukan testing menggunakan bottom-up tes .

PENGANTAR TELEMATIKA

TUGAS 3 PENGANTAR TELEMATIKA

SOAL

1. Jelaskan bagaimana proses komunikasi antara user dengan mesin (perangkat telekomunikasi dan komputer) sehingga user dapat mengakses layanan telematika!

2. Apa fungsi dasar hukum (UU ITE) yang digunakan apabila ada penyalahgunaan dalam layanan telematika, jelaskan)

3. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan layanan telematika!

Jawaban

1. Simplex :

Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak, di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Pada komunikasi ini sinyal-sinyal dikirim hanya satu arah saja dalam waktu yang bersamaan. Karena melalui satu arah saja, komunikasi ini tidak terjadi secara interaktif, informasi hanya disampaikan melalui satu titik saja.

Biasanya metode simplex ini dimanfaatkan oleh teknologi seperti Televisi dan Radio. Konsep ini bisa diterapkan pada metode broadcasting penyiaran televisi dan radio. Dimana satu sumber memberikan informasi kepada pendengar/penonton saja, namun dari pihak pendengar/penonton tidak dapat berkomunikasi atau memberikan informasi secara langsung melalui jalur tersebut.

• Contoh dari simplex : saat kita mendengarkan radio atau nonton TV. kita haya biasa mendengarkan dan melihat saja tanpa melakukan komunikasi balik. dalam Broadcasting atau siaran telvisi juga termasuk dalam contoh simplex yang sering manusia alami dalam kehidupan sehar-hari.
• Keuntungan Simplex : Dalam jalur atau media transmisi berjalan satu arah.
• Kelemahan Simplex :
  1. Data yang dikirim hanya kesatu arah saja
  2. Pengirim dan penerima tugasnya tetap
  3. Metode ini paling jarang digunakan dalam komunikasi data

half duplex :

Half Duplex Merupakan bentuk komunikasi antara dua belah pihak dan dua arah, namun secara bergantian (tidak dapat secara bersama-sama) antara mentransmisikan dan menerima data. Bisa juga terjadi dalam proses yang sebaliknya (vice versa), Mode ini sangat disarankan untuk pasangan yang sedang berpacaran karena komunikasi yang sebenarnya adalah saat satu pihak menyampaikan curahan hatinya maka saat yang satunya untuk mendengarkan. Pada dasarnya, memang cukup rumit, karena setiap device yang dimiiliki haruslah memilki dua fungsi, yaitu sebagai receiver dan juga transmitter.
– Contoh sederhana adalah walkie-talkie yang sering kita jumpai. Jika kita ingin berbicara, kita harus menekan tombol dan sebaliknya, jika kita ingin mendengar tombol harus dalam keadaan tidak ditekan.

• Keuntungan Half Duplex
  – dapat melakukan informasi secara bersamaan.
• Kelemahan Half Duplex
  – Pada half duplex kedua station dapat mengirim dan menerima data, namun tidak terjadi pada waktu yang sama
  – user hanya bisa mengirm atau menerima informasi saja

full duplex :

Dalam komunikasi full-duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama, dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi.

Komunikasi full-duplex juga dapat diraih dengan menggunakan teknik multiplexing, di mana sinyal yang berjalan dengan arah yang berbeda akan diletakkan pada slot waktu (time slot) yang berbeda. Kelemahan teknik ini adalah bahwa teknik ini memotong kecepatan transmisi yang mungkin menjadi setengahnya. Pada dasarnya komunikasi full duplex memiliki proses transmisi data yang tergolong lebih rumit, apabila dibandingkan dengan metode transmisi data simplex, ataupun half duplex. Mode full- duplex digunakan ketika komunikasi di kedua arah diperlukan sepanjang waktu. Kapasitas saluran, harus dapat dibagi antara dua arah.

Contoh : Saat kita komunikasi dengan telepon atau handphone. di mana penggunanya bisa berbicara (mengirim) dan mendengar (menerima) secara bersamaan.

2. Pengertian informasi dan data pribadi belum secara spesifik diatur dalam UUITE, begitu pula dengan penggunaannya melalui media elektronik. Namun Pengertian yang terkait dengan hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) UU ITE No 11 tahun 2008 yaitu :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU ITE No 11 tahun 2008 dinyatakan bahwa :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Pengertian ini berbicara tentang pengertian informasi dan dokumen elektronik yang tentu di dalamnya juga tercakup pengertian data elektronik, namun pengertian ini belum secara spesifik menyebutkan tentang informasi atau data pribadi dan bagaimana penggunaannya.

UU ITE No 11 tahun 2008 masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi. Hanya ada satu pasal dengan ketentuan sangat umum yaitu di pasal 26 UU ITE yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud di atas dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ITE ini. Namun pasal ini juga memuat klausa ‘pengecualian’ yaitu bahwa ketentuan tersebut berlaku “kecuali jika ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.”

Ada beberapa poin yang perlu dikomentari terkait ketentuan di atas: Pasal itu hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu yang telah diperdebatkan di dunia internasional.

3. Layanan telematika, berdampak positif dan negatif, karena semakin mudahnya layanan akses telematika tersebut, banyak yang memanfaatkan celah keamanan di layanan tersebut untuk keperluan pribadi atau kelompok. Menurut saya, faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan layanan telematika adalah :

A.    Peranan Orang Tua, Orang tua disini berlaku untuk pengguna dibawah umur atau remaja yang masih dalam pengawasan orang tua dalam mengakses konten digital dari layanan telematika. Bila peranan orang tua kurang maka penyalahgunaan layanan telematika dari user tersebut sanga tterbuka.

B.  SDM, Sumber Daya Manusia yang memungkin untuk mengekploitasi layanan telematika tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, pergaulan, konten yang diakses, keperluan hidup dll. beberapa orang menganggap kegiatan seperti ini menjadi suatu kepuasan tersendiri bila berhasil melakukan hal tersebut.

C.  Kecerobohan pengguna, dalam hal ini pengguna seringkali tidak aware dalam hal cara pengaksesan suatu layanan konten, maksudnya adalah disaat ini banyak sekali gerai –gerai rumah makan atau di ruang public seringkali disediakan adanya fasilitas free Wifi. Karena diarea tersebut sangat minim sekali akan security dari cara pengaksesannya dan disaat itulah pengguna meninggalkan jejaknya berupa passwarod, user name ataupun yang lainnnya dimana dalam hal ini dapat digunakan para peretas.

     

     SUMBER :

http://mentarivision.blogspot.co.id/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-informasi.html

http://tl201.ilearning.me/2016/09/13/artikel-metode-komunikasi-data-simplex-half-duplex-dan-full-duplex/

https://junaedibangus.wordpress.com/2015/01/30/tugas-pengantar-ilmu-telemetika/